HUKUM INDONESIA

Dibawah ini adalah beberapa Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui dan sebagian besar telah di sahkan:

1	RUU Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2	RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
3	RUU Tentang Keantariksaan
4	RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah
5	RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat
6	RUU Tentang Konvensi Rotterdam (Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)
7	RUU Tentang Pengesahan Protokol Nagoya (Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
8	RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara
9	RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
10	RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara
11	RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
12	RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara
13	RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah
14	RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
15	RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur
16	RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
17	RUU Tentang Lembaga Keuangan Mikro
18	RUU tentang Veteran Republik Indonesia
19	RUU Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak
20	RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
21	RUU TENTANG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY)
22	RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
23	RUU Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
24	RUU Tentang Pendidikan Tinggi
25	ruu tentang sistem peradilan pidana anak
26	RUU Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
27	RUU Tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
28	RUU Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
29	RUU Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
30	RUU Tentang Penanganan Konflik Sosial
31	RUU Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
32	RUU Tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir
33	RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan
34	RUU Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
35	RUU Tentang Pengelolaan Zakat
36	RUU Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
37	RUU Tentang Rumah Susun
38	RUU Tentang Intelejen Negara
39	RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
40	RUU Tentang Bantuan Hukum

41	RUU Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
42	RUU Tentang Perubahan UU No. 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
43	RUU Tentang Perubahan UU No. 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
44	RUU Tentang Akuntan Publik
45	RUU Tentang Mata Uang
46	RUU TENTANG KEIMIGRASIAN
47	RUU TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL
48	RUU TENTANG TRANSFER DANA
49	RUU tentang Perumahan dan Permukiman
50	RUU TENTANG PARTAI POLITIK
51	RUU TENTANG CAGAR BUDAYA
52	RUU TENTANG GERAKAN PRAMUKA
53	RUU TENTANG HORTIKULTURA
54	RUU TENTANG KEPROTOKOLAN
55	RUU TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
56	RUU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
57	RUU TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
58	RUU TENTANG PENGESAHAN MOU INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM DI BIDANG PERTAHANAN
59	RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI
60	Pengesahan Perjanjian antara RI dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura
61	RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 47 TAHUN 2009 TENTANG APBN TA 2010
62	RUU APBN TAHUN 2010
63	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
64	RUU PPN & PPNBM
65	Perfilman
66	PERUBAHAN ATAS UU NO 31 TH 2004 TENTANG PERIKANAN
67	Kab. Tana Tidung Kalimantan Timur
68	Kota Serang Banten
69	Pilpres
70	Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
71	Kab. Padang Lawas Utara Sumatera Utara
72	Kab. Padang Lawas Sumatera Utara
73	Mineral dan Batubara
74	Kab. Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur
75	Kab. Kubu Raya Kalimantan Barat
76	Kab. Gunung Sitoli Sumatera utara
77	PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME
78	Kab. Tulang Bawang Barat Lampung
79	Kab. Tambrauw Papua Barat
80	Kab. Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur

81	Kab. Pringsewu Lampung
82	Kab. Nias Utara Sumatera Utara
83	Kab. Nias Barat Sumatera Utara
84	Kab. Deiyai Papua
85	Kab. Pasawaran Lampung
86	DKI Jakarta
87	RUU KEPENDUDUKAN
88	PERATURAN DPR RI TTG TATA TERTIB
89	RUU TTG PERUBAHAN KEDUA UU NO.7 TAHUN 1989 TTG PERADILAN AGAMA
90	RUU PERUBAHAN KEDUA UU NO.2 TAHUN 1986 TTG PERADILAN UMUM
91	RUU TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 5 TAHUN 1986 TTG PTUN
92	RUU KEKUASAAN KEHAKIMAN
93	RUU RUMAH SAKIT
94	LPEI
95	KAB INTAN JAYA PAPUA
96	KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN
97	Mahkamah Agung
98	Kementerian Negara
99	Kesejahteraan Sosial
100	Pornografi
101	Pariwisata
102	Badan Hukum Pendidikan
103	Keterbukaan Informasi Publik
104	Informasi dan Transaksi Elektronik
105	Pengelolaan Sampah

Inilah beberapa RUU yg saya dapatkan, semoga bermanfat.